Kab.Garut|JejakKASUS-Pada sebuah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan sertifikat tanah secara gratis, diduga terdapat tindakan yang merugikan. Oknum kepala desa di Desa Cimahi Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut, diduga memungut uang kepada masyarakat yang membuat sertifikat tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Rabu (29/11/23).
Sertifikat tanah menjadi hal penting bagi para pemilik tanah, dengan PTSL dirancang untuk menghindari konflik serta perselisihan terkait kepemilikan tanah di masa depan.
Seorang warga yang mencoba mengklarifikasi melalui WhatsApp terkait pungutan PTSL mendapatkan tanggapan yang menyatakan bahwa oknum kepala desa meminta uang sebesar Rp.1 juta hingga Rp.2,5 juta untuk program PTSL. Namun, ketika wartawan mencoba mengkonfirmasi ke pihak desa, ada pernyataan yang menyangkal bahwa belum ada program PTSL.
Dilengkapi dengan bukti berupa kwitansi sebesar Rp.1 juta, panitia PTSL menyatakan bahwa pengambilan sertifikat bisa dilakukan melalui panitia PTSL dengan pungutan tersebut.
Padahal, program ini seharusnya merupakan bagian dari APBN yang sepenuhnya ditanggung oleh negara tanpa adanya biaya, kecuali biaya pengukuran sebesar 150 ribu rupiah. Namun, dengan adanya administrasi dari pengukuran hingga keluarnya sertifikat, warga terpaksa harus mengeluarkan uang sebesar Rp.1 juta.
Masyarakat pun mengeluh atas keberadaan program PTSL yang semestinya gratis namun malah menjadi beban dengan adanya pungutan administrasi ini. Warga berharap agar instansi terkait dan penegak hukum dapat mengklarifikasi perihal dugaan pungutan tersebut.
Kejadian ini menyayangkan adanya penyalahgunaan program PTSL yang seharusnya memberikan kemudahan kepada masyarakat, namun justru dimanfaatkan oleh oknum perangkat desa Cimahi dengan membebani masyarakat dengan biaya administrasi yang tidak seharusnya ada.
Keterangan dari masyarakat menunjukkan kekecewaan mereka terhadap adanya biaya administrasi yang seharusnya tidak diperlukan dalam program yang seharusnya gratis.(Tim/Liputan)